Akal-akalan makam fiktif

215

Arie Firdaus Akal-akalan makam fiktif Akal-akalan makam fiktif

Akal-akalan makam fiktif Akal-akalan makam fiktif

Keterangan Gambar : Suasana di Tempat Pemakaman Umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan. © untuk Beritagar.id / Arie Firdaus

Dalam sehari, Jakarta butuh lahan makam untuk 110 liang lahad

Setiap kota, dibangun dengan kecemasan akan ruang. Baik bagi yang hidup dan yang mati. Mereka yang hidup butuh tempat tinggal, jalanan dan ruang gerak. Lahan-lahan makin sempit. Bagi mereka yang mati, butuh lahan untuk dikubur.

Jakarta salah satunya. Dengan luas lahan 664 km persegi dan penduduk 10 juta orang, lahan adalah urusan genting. Jakarta, setiap harinya butuh 110 liang lahad buat mereka yang mati. Kematian bukan persoalan. Yang menjadi sebab persoalan adalah kekhawatiran. Mereka yang masih hidup tapi khawatir tak kebagian lahan kubur, merekayasa kematian untuk pre order liang lahad. Akibatnya, lahan kubur makin menipis.

Sejak awal Maret lalu, mulai terkuak, bagaimana mereka yang cemas membuat akal-akalan kematian. Hingga tulisan ini dirajut, sudah 422 makam fiktif ditemukan. Jumlah makam fiktif akan kian bertambah. Pemerintah masih membuka kesempatan mereka yang merekayasa makam fiktif untuk tobat dan melapor hingga 3 September 2016.

Kepala TPU Jeruk Purut Achyanto menunjuk bekas makam bodong, Senin, 15 Agustus 2016.

Nisan-nisan tanpa tanggal

Kepala TPU Jeruk Purut Achyanto menunjuk bekas makam bodong, Senin, 15 Agustus 2016.
© Arie Firdaus /untuk Beritagar.id

Perkenalan siang itu menjadi pembuka jalan Achyanto mengungkap kasus yang kini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: makam fiktif. Mei lalu Achyanto, yang baru beberapa hari menjabat Kepala Taman Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut, Jakarta Selatan mendatangi sebuah warung makan tak jauh dari TPU. Selain mengisi perut, ia bermaksud memperkenalkan diri.

Tapi baru beberapa saat bertukar cerita, ia dibuat terperanjat. Sang penjaga warung tiba-tiba membongkar akal-akalan yang selama ini marak terjadi di TPU Jeruk Purut. “Di sana (Jeruk Purut) kan, banyak orang kaya pesan makam,” kata Achyanto, menirukan pernyataan penjaga warung, Senin, 15 Agustus 2016.

Merujuk pada Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman, makam memang hanya diperuntukkan bagi jenazah atau kerangka. Artinya, yang belum meninggal tidak diperbolehkan memesan makam untuk sebagai persediaan. Achyanto hanya membalas singkat, “Oh, ya?”

Merasa penasaran, Achyanto menemui satu-persatu anak buahnya seusai santap siang. Ia bertanya perihal kebenaran pernyataan penjaga warung. Hanya saja, semua anak buahnya kompak menggelengkan kepala ketika itu.

Tak kehabisan akal, keesokannya Achyanto menyusun siasat. Ia menyebutnya sebagai trik “adu domba”. Caranya, ia langsung menuding anak buah yang ia panggil turut bermain dalam aksi lancung itu dengan meminjam nama pegawai lain. Padahal sejatinya, pegawai itu tak pernah menyampaikan perihal demikian.

Ia menerapkan jurus itu terhadap semua pegawai TPU Jeruk Purut, baik mereka yang berstatus pegawai negeri atau pegawai harian lepas. Hasilnya? “Akhirnya ketahuan (ada makam fiktif),” kata pria 52 tahun tersebut.

Hingga saat ini, pengelola TPU Jeruk Purut telah menemukan 20 makam bodong, yang tersebar di seluruh penjuru pemakaman. Keseluruhannya telah dibongkar. Salah satunya yang terletak di Blok A1, tepat di seberang bangunan kantor TPU. Kini, makam bodong itu telah bersalin rupa menjadi sepetak tanah kosong yang ditumbuhi rumput liar.

Achyanto menyebut, lima pegawai TPU terlibat dalam kongkalikong jahat ini. Meski begitu, Achyanto mengatakan tak melaporkan identitas para pegawai itu kepada Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Kepada para pegawai nakal, ia hanya memberikan peringatan lisan. “Kasihan. Sudah gaji kecil, sampai kehilangan pekerjaan,” ujarnya.

Achyanto hanya menjawab dengan gelengan kepala saat ditanya modus dan prosedur aksi culas itu. Ia beralasan tak mengetahui persis tahapan kecurangan. Ia pun menduga, pejabat TPU Jeruk Purut sebelumnya yang mengetahui detail modus dan prosedur kejahatan ini. “Saya tanya ke anak buah, mereka juga enggak tahu (modus dan prosedur). Mereka mengaku sudah mendapat intruksi saja,” katanya.

Siapa yang memberi instruksi? Achyanto hanya berkelit singkat. “Saya tidak tahu.”

Mantan Kepala TPU Jeruk Purut Tarmiji enggan menjawab saat ditanya lebih lanjut perihal makam fiktif di lokasi tempat ia pernah bekerja itu. “Saya sudah tidak di pemakaman,” kata Tarmiji.

Sejak Mei lalu, Tarmiji memang dipindah tugaskan ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sejak masalah makam palsu mencuat Maret lalu, Dinas Pertamanan dan Pemakaman memang telah memutasi 48 orang pegawai. Salah satunya Tarmiji.

Tak hanya berhenti di Tarmiji, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mencopot Kepala DInas Pertamanan dan Pemakaman Ratna Diah Kurniati. Ahok menggantinya dengan Djafar Muchlisin sejak Juni lalu.

Pencopotan Ratna Diah ini ibarat puncak gunung es kegeraman Ahok terhadap pengelolaan makam di ibu kota. Pada Maret lalu, Gubernur yang akrab disapa Ahok itu mengamuk kepada Ratna Diah karena dugaan penyelewengan dana pembelian lahan.

Pada 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan rekening liar Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang tidak mengantongi izin dari Gubernur. Dari lima rekening itu, empat di antaranya sudah tidak aktif namun belum ditutup. BPK menilai empat rekening itu bisa menjadi pintu masuk penyelewengan dana daerah.

Selain itu, penemuan pungutan liar di TPU juga menjadi sebab lengsernya Ratna Diah. Para petugas makam di lapangan meminta biaya lebih besar saat pengurusan makam.

Dikutip dari laman Detik.com, prosedur pemesanan makam fiktif biasanya langsung melalui petugas nakal yang ada di TPU, tanpa diketahui pegawai lainnya. Walhasil, risiko kebocoran praktik jahat ini bisa ditekan. Misalnya saja kejadian yang pernah terjadi di TPU Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

Di TPU ini, para pemesan bisa menghubungi petugas berinisial S jika pengin memesan makam fiktif. S adalah seorang pegawai negeri di TPU Pondok Ranggon yang kini telah dipindah tugas. Jika memesan lewat S, sepetak tanah bisa disulap menjadi makam fiktif dengan harga Rp7,5 juta.

Padahal sesuai instruksi Pemprov DKI, tarif termahal pengurusan makam hanya sebesar Rp100 ribu. Harga itu adalah nilai pengurusan makam Blok AA1 alias blok termahal di TPU di Jakarta. Untuk level blok pemakaman di bawahnya, yaitu AA2 hanya dibebankan biaya Rp80 ribu. Selanjutnya, Blok A1 dipatok retribusi senilai Rp60 ribu. Berturut-turut, Blok A2 senilai Rp40 ribu, dan Blok A3 yang dipatok nol rupiah. Perihal pungutan liar di lapangan ini, TPU Jeruk Purut juga telah memecah dua pegawai harian lepas.

Menurut Kepala Bidang Taman Pemakaman Umum Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Siti Hasni, makam-makam fiktif itu biasanya memiliki ciri khas yang mudah dikenali. Yang paling menonjol adalah nisan yang tidak mencantumkan tanggal lahir dan tanggal kematian.

Pada permukaan nisan makam fiktif hanya dicantum nama, berikut lokasi kelahiran dan tempat meninggal dunia. “Umumnya seperti itu,” kata Hasni.

Namun menurut Achyanto, tak semua makam fiktif berciri seperti itu. Ia mengambil contoh makam-makam fiktif di TPU Jeruk Purut yang memiliki data lengkap di nisan, semisal waktu dan tempat kelahiran-kematian –persis makam asli. “Pas dicek, ternyata gundukan doang,” ujar Achyanto.

Salah satu liang bekas makam fiktif fi TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan.

Menanti kemanjuran pengampunan makam

Salah satu liang bekas makam fiktif fi TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan.
© Arie Firdaus /untuk Beritagar.id

Hingga pertengahan Agustus, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta berhasil menemukan 422 makam fiktif di seluruh wilayah Jakarta. Dari 422 makam itu, 302 di antaranya telah dibongkar. TPU Tegal Alur unit Kristen di Kalideres, Jakarta Barat, tercatat sebagai TPU yang paling banyak memiliki makam fiktif, yaitu 105 makam.

Banyaknya makam fiktif ini, menurut Kepala Bidang Taman Pemakaman Umum Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Siti Hasni, disebabkan karena banyak oknum nakal.

Meski telah berhasil mengantongi 422 makam fiktif dan menghukum puluhan pegawai nakal, Hasni memperkirakan angka-angka itu akan terus bertambah. Pasalnya, Pemprov DKI masih terus menelusuri kasus ini.

Selain itu, Pemprov DKI juga masih memberikan waktu hingga 3 September nanti kepada masyarakat yang ingin mengembalikan makam bodong yang mereka miliki. Bagi mereka yang mengaku, Pemerintah berjanji tak akan membawa masalah ini ke jalur hukum. “Akan lebih banyak (data makam bodong), seharusnya,” kata Hasni.

Jika pemilik makam fiktif tetap membandel setelah diberikan pengampunan, Hasni mengatakan bukan tak mungkin Pemda DKI Jakarta akan mengadukan para pemilik makam fiktif ke kepolisian, seperti yang disampaikan Gubernur Ahok.

Penjajakan kerja sama dengan kepolisian, kata Hasni, telah dibicarakan tim hukum Pemprov DKI Jakarta. Hanya saja, ia tak memerinci kapan tindakan tegas itu bakal ditempuh. “Sekarang kami masih fokus mendorong pengembalian makam ke TPU,” katanya. Hingga kini, belum diketahui berapa banyak makam fiktif yang dikembalikan dalam masa pengampunan ini. “Sejauh ini hasilnya cukup bagus kok,” kata Kepala Dinas Pemakaman Djafar Muchlisin. Menurut Djafar, cukup banyak yang memanfaatkan kesempatan ini.

Pemprov DKI Jakarta akan menuntut pemilik atau ahli waris makam fiktif dengan pasal pemalsuan dokumen. Pidana pemalsuan dokumen, ancaman pidananya bisa mencapai delapan tahun

Pengampunan makam ini memang genting. Ahok, Juli lalu minta bawahannya memberantas semua mafia makam. “Mereka ini benar-benar kurang ajar. Orang yang sudah meninggal saja masih dikerjain,” kata Ahok, ketika itu, dikutip dari laman Poskotanews.com.

Tak tanggung-tanggung, Ahok bahkan mengancam akan melaporkan mereka yang nakal ke polisi. “Baik oknum PNS atau warga sipil,” ia menambahkan.

Sikap garang Pemprov DKI Jakarta ini dipicu oleh semakin menipisnya lahan makam di Jakarta. Menurut Djafar, saban hari dibutuhkan sekitar 110 liang lahad di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta saat ini memiliki 96 TPU dengan luas total sekitar 500 hektare. Sedang luas Jakarta sekitar 66 ribu hektare. Artinya, luas makam hanya 0,75 persen dari luas total wilayah Jakarta.

Jika aksi licik di pemakaman tak diberantas, Djafar khawatir Pemprov DKI Jakarta kehabisan lahan makam di masa mendatang. Apalagi sampai saat ini, Pemprov DKI masih berupaya membebaskan lahan untuk perluasan TPU.

Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana sekitar Rp100 miliar untuk membebaskan lahan makam di beberapa tempat. TPU Pondok Ranggon, misalnya, direncanakan ditambah empat hektare. Saat ini, Pondok Ranggon luasnya sekitar 59 hektare.

Makin menipisnya lahan makam ini juga terjadi di Jakarta Selatan. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Selatan Muhammad Iqbal, menyebutkan porsi lahan makam di daerahnya makin kritis.

Menurut Iqbal, dari total 18 TPU yang ada di wilayah selatan Jakarta, rata-rata ketersediaan lahan kurang dari sepuluh persen. Tak mengherankan, ia berharap Pemprov DKI Jakarta bisa segera menambah luas lahan di TPU yang sudah ada selama ini. “Mudah-mudahan ada dalam waktu dekat,” kata Iqbal.

Arie Firdaus

MUAT LAGI Original Article