Harga pedas si kecil cabai rawit

85

Ronna Nirmala Harga pedas si kecil cabai rawit Keterangan Gambar : Pedagang memilah cabai rawit merah di Pasar Saraswati Ciledug, Tangerang (2/3/2017). © ANTARAFOTO / Atika Fauziyyah

Apakah harga cabai rawit merah harus sepedas rasanya?

Pagi itu Nur dibekali Rp 50.000 oleh majikannya. Dengan uang itu, Nur harus membuat tiga jenis masakan: sayur asam, ikan goreng, dan sambal.

Dibawalah uang itu oleh Nur menuju penjual sayur gerobak yang sudah bertengger di pengkolan gang.

Oleh si penjual sayur, Nur diberikan satu kantong plastik ukuran sedang berisi satu bungkus kecil bahan sayur asam, setengah kilogram ikan kembung, satu bungkus kecil bawang merah dan putih, serta sebungkus kecil cabai rawit merah.

Nur pulang dan kaget, sekaligus bingung ketika melihat belanjaannya. Permintaan sambal dari si majikan bisa runyam jika cabai rawitnya hanya delapan biji saja. Sebab si Nur paham betul kalau si majikan doyan sambal pedas level di atas 50.

Buru-buru Nur menyambangi si penjual sayur lagi untuk protes.

Dengan santai, si tukang sayur hanya bilang: “Kalau mau sambal pedas, bilang sama majikanmu, ongkos belanjanya ditambah. Cabai lagi mahal!”

Celoteh si penjual sayur bisa jadi akrab di telinga para ibu rumah tangga, pekerja rumah tangga, pun penggiat bisnis kuliner yang acap kali menawarkan menu sambal “setan” (alias super-super pedas).

Harga cabai, khususnya rawit merah, memang sedang pedas-pedasnya dalam tiga bulan terakhir. Sebuah fenomena yang boleh dibilang tak biasa untuk fluktuasi harga pangan yang memang lazim terjadi di negeri yang konon agraris ini.

Fenomena ini tak hanya terjadi di ibu kota saja. Nyaris dari Sabang sampai Marauke, harga cabai kompak tembus di atas Rp 100.000 per kilogramnya. Dan harga tersebut cenderung bertahan hingga lebih dua bulan lamanya.

Para pejabat di kementerian kompak menyebut kenaikan ini karena musim penghujan. Konsumen pun mafhum, karena memang hujan dalam beberapa bulan belakangan terkadang turun begitu hebatnya.

Namun, di samping menyalahkan sang musim yang memang sudah digariskan terjadi di negeri khatulistiwa ini, kita perlu mempertanyakan kembali, benarkah cabai –atau pasokan pangan lainnya–akan sangat tergantung pada musim?

Bila musim benar menjadi musababnya, tentu akan sangat sulit mengatasinya. Pemanasan global antara lain menyebabkan pergeseran musim yang tak gampang diprediksi. Artinya para pihak pengambil keputusan soal percabaian, akan merasa aman berlindung di bawah musim, ketika mereka tak berhasil menstabilkan harga cabe.

Padahal sesungguhnya persoalan cabai ini bisa diuraikan sumber permasalahannya. Menurut Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), setidaknya ada tiga faktor umum penyebab naiknya harga cabai rawit.

Kepada Beritagar.id, Mansuri menyebut tiga faktor tadi adalah cuaca buruk, hari raya/libur nasional, dan bencana alam di sentra produksi cabai rawit. Artinya, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan musim sebagai satu-satunya sebab harga cabai makin pedas.

Apalagi jika kita membandingkan data hari hujan yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan laporan harga cabai rawit yang dikeluarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), maka akan melihat tren yang sedikit berbeda dari klaim pemerintah tadi.

Perlu juga dipahami bahwa curah hujan akan berbeda di wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur.

Di Jawa Barat misalnya. Sepanjang Juli 2016-Februari 2017, terekam hari hujan tinggi terjadi pada sekitar bulan September hingga November 2016 (total 73 hari). Namun harga cabai rawit baru melonjak naiknya di bulan Desember 2016 hingga Februari 2017 (kisaran Rp60.000 per kg).

Tren serupa juga terjadi di sentra cabai rawit di Sumatera Utara. Pada periode yang sama, curah hujan mulai melonjak tinggi sejak Agustus hingga Oktober 2016 (total 59 hari). Sementara harga cabai baru melonjak di November 2016 hingga Februari 2017 (kisaran Rp60.000 per kg).

Meski begitu, ada juga daerah yang pada saat curah hujan tinggi, harga cabai rawitnya juga turut meningkat. Salah satunya adalah di Jawa Timur.

Di Jawa Timur, periode yang sama dengan dua provinsi sebelumnya, intensitas hari hujan terlihat mulai meningkat pada November 2016 hingga Januari 2017 (total 60 hari) diikuti dengan kenaikan harga cabai pada waktu yang sama di kisaran Rp80.000 per kg.

Kenaikan harga cabai rawit di musim penghujan, sepertinya juga dipicu oleh naiknya biaya produksi cabai rawit per hektarenya.

Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Oktober 2016 Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pesentase biaya produksi cabai rawit pada musim penghujan bisa mencapai 69 persen dari nilai produksinya, dengan komponen biaya terbesarnya adalah untuk upah pekerja (sekitar 53,2 persen dari total biaya produksi).

Mansuri menduga, telah terjadi perbedaan pola tanam di tiga contoh provinsi yang dibandingkan di atas.

Bisa jadi pola tanam di Sumatera Utara dan Jawa Barat baru dimulai berbarengan dengan musim penghujan, sehingga terjadi kegagalan panen baru terjadi di saat hari hujan mulai menurun.

Sementara di Jawa Timur, bisa jadi pola panen terjadi berbarengan dengan musim penghujan, sehingga hasil panen menjadi tidak maksimal, karena cabai menjadi lebih cepat busuk.

Petani memetik cabai di kawasan pertanian Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (27/2/2017).
Petani memetik cabai di kawasan pertanian Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (27/2/2017).
© Maulana Surya /ANTARAFOTO

Produksi, konsumsi, dan distribusi

Jika hanya mengerucutkan masalah pada musim saja, rasa-rasanya menjadi tak tepat.

Karena, meski musim hujan membuat produksi cabai rawit terhambat, Kementerian Perdagangan tetap bersikeras tidak akan membuka keran impor komoditas ini.

Pertahanan pemerintah boleh jadi mendasar pada produksi cabai rawit merah nasional yang sejatinya mencukupi kebutuhan konsumen dalam negeri.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan total produksi cabai rawit pada tahun 2015 mencapai 837.930 ton. Dari keseluruhan total itu, ada empat provinsi yang menjadi sentra produksi terbesarnya.

Empat provinsi itu adalah Jawa Timur dengan total produksi mencapai rata-rata 250 ribu ton per tahun; Jawa Tengah dengan rata-rata 149 ribu ton per tahun; Jawa Barat dengan rata-rata mencapai 112 ribu ton per tahun, dan Sumatera Utara dengan rata-rata 39 ribu ton per tahun.

Sementara, data konsumsi cabai rawit per kapita adalah 2,96 kg per tahunnya. Jika rata-rata penduduk yang mengkonsumsi cabai merah rawit adalah 200 juta, maka total kebutuhan cabai rawit per tahun adalah 592 juta kg atau sama dengan 592.000 ton. Artinya, pasokan cabai rawit merah setidaknya masih tersisa sekitar 245.930 ton.

Belum lagi luasan panen tanaman cabai rawit adalah yang paling luas dibandingkan kelompok sayuran yang lainnya, yakni mencapai 134.869 hektare. Sedang tingkat produktivitas mencapai 6,45 ton per hektarenya.

Lalu mengapa cabai rawit merah ini bisa menjadi mahal dan langka?

Mansuri meyakini permasalahan ini ada pada rantai distribusi cabai rawit merah. Sampai sekarang, petani tidak bisa mengendalikan harga karena adanya ikatan dengan pengepul.

“Ada sistem ijon. Utang (ke pengepul) untuk mendapatkan pupuk atau benih. Sehingga petani, berapa pun hasil produksinya akan diberikan kepada pengepul. Nah, pengepul ini yang selanjutnya melakukan pengaturan harga,” ujar Mansuri.

Yang menyedihkan, pengepul biasanya juga tidak langsung menjual hasil produksi petani ke pasar tradisional. Ada beberapa pengepul yang mendistribusikan produksi petani ke pasar induk. “Ini saja sudah tiga rantai”.

Begitu juga saat barang sudah masuk ke pasar induk. Di sana, cabai-cabai tadi tidak langsung didistribusikan kepada konsumen, melainkan didistribusikan lagi kepada pengepul lainnya untuk didistribusikan ke warung kecil atau penjual sayur gerobak dan baru ke konsumen.

Panjangnya rantai distribusi ini juga yang diyakini Mansuri membuat kondisi cabai rawit–lebih berisiko dibanding bawang merah–menjadi busuk, sehingga pasokannya menjadi berkurang.

Kami juga memiliki data yang menunjukkan panjangnya pola distribusi komoditi cabai rawit. Salah satu contohnya adalah di Kalimantan Tengah. Daerah ini memiliki produksi cabai rawit yang mencapai 3.200 ribu ton per tahunnya, dengan rata-rata harga per kilo gramnya di kisaran Rp30.000.

Berdasarkan data yang diperoleh dari publikasi Distribusi Perdagangan Komoditas Cabai Merah Indonesia pada 2015 menunjukkan pola distribusi cabai di Kalimantan Tengah bisa melalui empat rantai.

Pola distribusinya seperti ini: agen memberi 100 persen hasil produksi dari petani yang kemudian dijual sebanyak 87,74 persennya ke pedagang grosir dan sisanya ke rumah tangga. Pedagang grosir kemudian menjual ke pengecer sebesar 10,04 persen dan rumah tangga sebesar 89,9 persen.

Maka tak aneh jika harga cabai rawit merah di Kalimantan Tengah hingga Februari 2017 sempat menyentuh angka Rp170.000 per kg.

Dua petani memasang plastik mulsa untuk persiapan lahan tanam cabai di Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (7/2/2017).
Dua petani memasang plastik mulsa untuk persiapan lahan tanam cabai di Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (7/2/2017).
© Aditya Pradana Putra /ANTARAFOTO

Impor bukan solusi

Jika mencermati data-data di atas–dan data pendukung lainnya–, bisa dimaknai bahwa kondisi cabai rawit yang mahal dan langka semata-mata bukan karena kurangnya produksi.

Permasalahan berada di belum baiknya sistem manajemen hulu hingga hilir komoditas ini. Pra produksi berupa benih dan pupuk terlihat ketergantungannya pada pengepul, atau bisa disebut sebagai tengkulak. Dan tengkulak ini pula yang mengatur, rantai pemasaran.

Melakukan impor cabai rawit pun pernah dilakukan untuk mengatasi hal itu. Namun persoalan tidak selesai. Malah berakibat membuat hidup petani semakin terbebani.

Di musim penghujan tahun 2013, pemerintah sempat membuka keran impor cabai rawit merah yang didatangkan dari India dan Tiongkok.

Kebijakan itu mengakibatkan 95 persen kebutuhan cabai dalam negeri dipasok produk impor sedangkan petani lokal hanya bisa memasok lima persen dari kebutuhan pasar.

Ketidakmampuan petani untuk mendistribusikan hasil produksinya ke tangan konsumen–rumah tangga, menjadi sela yang dimanfaatkan pengepul. Kondisi seperti itu kembali memosisikan pengepul sebagai panglima dalam rantai pasar cabai.

Aneka upaya pemerintah mengatasi persoalan dengan memotong rantai distribusi tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan.

“Pemerintah juga tidak bisa membeli bibit pupuk langsung untuk petani. Akhirnya petani terikat janji dengan pengepul. Seharusnya pemerintah bisa ambil alih peran si pengepul ini,” ujar Mansuri.

Pemerintah juga harus dapat menjaga psikologi pasar dengan tidak gegabah mengumumkan kenaikan harga cabai rawit ke publik. Sebab, menurut Mansuri, pasar akan dengan cepat menyerap dan bereaksi atas hal tersebut.

Pada jangka yang lebih panjang, pemerintah harus mampu memetakan ulang pola tanam dengan musim yang turut melibatkan segala lini, mulai dari kementerian terkait, BMKG, akademisi, hingga petani.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati turut mengkiritik ketidakjelian pemerintah dalam mengatur manajemen penanaman cabai.

Sistem penanaman klasterisasi yang telah dilakukan pemerintah juga dianggap tidak total, sebab tak didukung dengan tata kelola panen yang berkesinambungan.

“Apa susahnya sih daerah A panennya di Januari, daerah B panennya di Februari, begitu seterusnya. Ini soal manajemen saja sebenarnya,” tegas dia.

Ronna Nirmala

MUAT LAGI Original Article