Impian dari sebuah festival

50
Ilustrasi: mengelola pertunjukan.
Ilustrasi: mengelola pertunjukan.
© Khakimullin Aleksandr /Shutterstock

Banyak sekali saya menonton pertunjukan teater sepanjang dua pekan terakhir ini. Sejak 22 Juli hingga 2 Agustus lalu saya menjuri di festival teater mahasiswa London School of Public Relations (LSPR), Jakarta. Di antara itu saya menonton pertunjukan Anak yang Dikuburkan produksi Teater Satu (Bandar Lampung) dan Atas Nama Keadilan produksi Teater Neo (Bandung), yang menjadi bagian dari Festival Teater Wahyu Sihombing di Teater Luwes, Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Sabtu (29/7) malam lalu saya masih sempat menyaksikan pentas malam kedua Amangkurat, Amangkurat di Teater Salihara.

Sebuah pekan yang menggembirakan. Ada serangkaian festival seni, terutama teater, diselenggarakan oleh para pihak di sejumlah tempat, dengan tawaran menu yang berbeda satu sama lain. Belum lagi, beberapa pameran seni rupa berskala besar pada bulan ini, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Para peminat kesenian di kota ini bisa memilih dan merancang sendiri jadwal menonton mereka.

Jika menonton pentas teater, atau karya seni lainnya, telah menjadi kebutuhan, sebenarnya segelintir warga kota ini tengah menapaki tahap keberadaban yang lebih tinggi. Asumsi dasarnya adalah jika apresiasi kesenian meningkat, maka kualitas kehidupan rohani mereka mestinya meningkat pula. Berkembangnya kepekaan artistik warga kota seharusnya berbanding lurus dengan tumbuhnya toleransi dan penghargaan akan perbedaan.

Namun, ini bukanlah kondisi terberi. Ia mesti menjadi kerja bersama warga kota. Bukan lagi rahasia, menyelenggarakan sebuah festival seni di Jakarta–apa lagi di kota lain–bukanlah perkara mudah. Sebuah festival adalah sebuah etalase tempat kita bisa menikmati pilihan terbaik para penyelenggaranya. Untuk mencapai pilihan terbaik itu kita mesti berhitung dengan cadangan kreativitas seni yang tersedia. Jika cadangan itu terbatas, bagaimana si penyelenggara–dengan selera kuratorial yang baik–memperkayanya dengan sumber-sumber dari luar.

Itu artinya kita mesti berhitung dengan sumber daya kuratorial dan seniman, juga jaringan seni. Dan di sinilah problemnya.

Bagi saya, problem utama festival-festival seni di kota ini adalah tidak adanya manajemen bersama. Festival-festival itu memang telah tumbuh–dengan kualitas dan titik api yang berbeda satu sama lain–namun hampir tidak ada koordinasi antara satu penyelenggara festival dengan penyelenggara festival lainnya. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, sebuah festival bisa bertubrukan jadwal dengan festival lain atau menumpuk di pekan yang sama, kemudian kosong sama sekali di pekan atau bulan lainnya.

Duduk bersama para penyelenggara festival, saya kira, diperlukan bukan hanya untuk menata jadwal festival bersama, tetapi juga mengukur kekuatan dan kelemahan masing-masing. Berkali-kali terjadi penyelenggaraan festival seni di negeri kita kesulitan dana–sementara pengajuan proposal kepada pemerintah (pusat dan daerah) kadang berhasil kadang gagal. Tidak jarang pula selera kuratorial mereka buruk. Maunya bertaraf internasional, nyatanya hanya dihadiri oleh peserta dari Indonesia dan negara-negara tetangga.

Dengan duduk bersama dan berjejaring semestinya kesulitan-kesulitan itu akan lebih mudah diatasi. Termasuk bagaimana mereka mengoptimalkan sumber daya yang ada. Berjejaring itu memungkinkan para penyelenggara festival meyiapkan lembaga kuratorial yang lebih bermutu dan memilih peserta yang sesuai dengan karakteristik festival. Dukungan pemerintah kota, misalnya, mesti bisa memenuhi kebutuhan sebuah festival yang hendak mendatangkan peserta dari luar negeri–yang nota bene membutuhkan dana yang tidak sedikit dan jaringan internasional yang kuat.

Karena itu, pemerintah kota mesti mengambil alih festival-festival seni itu sebagai agenda kota. "Mengambil alih" dalam artian mendukung penuh penyelenggaraan festival sebagai bagian penting dari promosi kekayaan kota. Karena itu, dukungan bukan hanya soal dana, tetapi juga pemasaran festival. Yang bisa dijual dari sebuah kota bukan sekadar hotel mewah dan pusat perbelanjaan atau peluang investasi, tetapi juga festival-festival seni.

Jika kondisi ideal ini tercapai mungkin kita tidak akan mengalami "kematian festival". Beberapa tahun lalu Jakarta masih punya Jakarta International Film Festival (JIFFest) yang telah mendapat nama harum di antara festival-festival sejenis di dunia. Namun, festival film itu kemudian mati tanpa pembelaan sama sekali. Ketika ada sejumlah festival sastra internasional yang sudah cukup kuat, pemerintah kota malah membikin sendiri festival sastra internasionalnya sendiri: Jakarta International Literary Festival (JILFEST), yang hanya bisa berlangsung dua kali.

Pada akhirnya, festival-festival seni "pelat merah" itu berlangsung sesuai nomenklatur program pemerintah kota. Namun, mohon maaf, belum memenuhi standar festival yang seharusnya–apa lagi yang mendaku berkelas internasional. Festival dibikin asal ada, sekadar menghabiskan anggaran dan ada laporan lengkapnya di akhir tahun. Hasilnya saya kira akan berbeda jika pemerintah kota memperkuat–jika sudah, teruslah memperkuat–festival-festival seni yang ada. Atau, bersama para penyelenggara festival yang ada, merancang festival kota dengan kuratorial yang bagus dan tampilan yang bisa menjadi penanda penting kota ini.

Jika tidak, maka seperti yang ada sekarang ini. Festival-festival seni yang beroleh reputasi baik justru diselenggarakan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah–pada saat yang sama mereka juga kesulitan dana, atau mendapat ancaman dari mereka yang merasa paling beriman dan berhak masuk sorga. Jika saja mereka diperkuat tentu saja nasib festival-festival itu akan menjadi lebih baik. Kota ini bisa terhindar dari "kematian festival" dan bisa berhitung bukan hanya dengan kota-kota lain, tetapi juga negeri-negeri tetangga yang sudah lebih maju dan beradab.

Ah, rasanya, saya sudah ngelantur terlalu jauh dan menjadi sok tahu tentang festival. Saya akan kembali kepada apa yang saya bicarakan di awal tadi.

Pentas-pentas teater yang saya tonton dalam dua pekan terakhir ini pada akhirnya memberikan harapan tersendiri. Pertama, anak-anak muda (terutama mahasiswa non-seni semisal mahasiswa LSPR), ternyata punya bakat yang baik, bukan hanya dalam seni peran, tetapi juga dalam pengorganisasian pementasan. Mereka mampu, misalnya, merancang bentuk pertunjukan yang baik, di samping mencari sponsor dan dukungan lainnya.

Yang juga menarik adalah para mahasiswa non-seni itu melihat teater sebagai media komunikasi. Bagaimana menyampaikan gagasan kepada orang lain melalui media teater. Mereka tidak melihat teater sebagai sebuah iman yang mesti dihidupkan terus, apalagi dengan mistisisme tertentu. Mereka rileks dan tanpa ambisi ingin menjadi seniman–yang akhirnya terdampar di Taman Ismail Marzuki (TIM) dengan pandangan nanar membenci kemewahan dunia. Berakting ya berakting saja. Tapi justru banyak dari mereka yang tampil di luar dugaan.

Pentas-pentas teater itu juga membuktikan masih ada harapan untuk realisme. Saya terutama, masih bisa beroleh katarsis saat menonton teater realis semacam Anak yang Dikuburkan produksi Teater Satu. Sementara pada Amangkurat, Amangkurat realisme bukan lagi pilihan. Teater adalah sehimpunan fragmen yang tidak diikat oleh "nalar naratif", tetapi oleh jukstaposisi, oleh ide tentang seoran tiran dan bagaimana ia menghadapi maut dengan cara yang mengenaskan. Amangkurat, Amangkurat adalah sebuan teater ide dan ia bersitegang dengan panggung yang dipilihnya sendiri.

Zen Hae adalah penyair dan kritikus sastra

BERITAGAR.ID