Menjadi makhluk politik beradab dalam Pilkada Jakarta

144
© Salni Setiadi /Beritagar.id

Jakarta sungguh spesial dalam urusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam Pilkada serentak 2017 yang dilaksanakan di 101 daerah, 99 persen perhatian kita lebih tertuju ke Pilkada Jakarta.

Kampanye penolakan terhadap calon kepala daerah lazimnya terjadi di daerah yang hanya mempunyai pasangan calon (paslon) tunggal. Di Pilkada Jakarta, yang paslonnya lebih dari satu, selain kampanye yang mempromosikan paslon, kita bisa menyaksikan kampanye yang sangat gencar untuk menolak salah satu calon.

Pada putaran pertama, ada 3 paslon yang berkompetisi dalam Pilkada Jakarta. Namun pada praktiknya, ada 4 pihak yang berkampanye dalam Pilkada Jakarta: 3 pihak yang bertarung mengkampanyekan masing-masing paslonnya, dan 1 pihak mengkampanyekan untuk menolak salah satu paslon. Satu pihak, yang mengaku bukan bagian dari paslon manapun, ikut berkampanye. Spesial.

Meskipun jelas hanya pemilih dari Jakarta yang berhak memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) nanti, keriuhan pertarungan di Pilkada Jakarta melibatkan warga dari luar Jakarta. Sejumlah aksi unjuk rasa menentang Ahok, salah satu calon dalam Pilkada Jakarta 2017, lebih banyak menghadirkan warga luar Jakarta ketimbang warga DKI. Spesial.

Upaya melibatkan warga di luar Jakarta itu bukan cuma terjadi pada putaran pertama Pilkada DKI. Pada putaran kedua Pilkada Jakarta, warga di luar Jakarta kembali tampak dikerahkan secara terencana dan sistematis.

Pada pertengahan Maret 2017, di ranah Twitter beredar poster berlatarbelakang warna hijau bertuliskan “Tamasya Al Maidah”. Jelas itu bukan poster pariwisata. Di pojok kanan atas poster itu, tertera “saatnya umat memilih”. Di bagian lain, tertulis “Umat di luar Jakarta diserukan untuk datang ke TPS-TPS pilkada DKI Jakarta untuk mengawal penegakan QS Al Maidah 51”.

Poster yang sama juga memuat aturan main bagi mereka, warga luar Jakarta, yang ingin terlibat dalam aksi tersebut. Tercantum pula di situ nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi terkait dengan aksi tersebut. Ini memang upaya mobilisasi besar yang terencana dan sistematis.

Sebuah arsip tweet menunjukkan percakapan yang memperjelas tujuan dari aksi mobilisasi massa luar Jakarta itu. Aksi mobilisasi massa itu, dalam bahasa contact person Tamasya Al Maidah seperti terekam dalam arsip tersebut, bertujuan untuk menjaga TPS dari penyusup dan mengamankan formulir C1 setelah penghitungan suara.

Aksi yang digelar oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF MUI) akan dilangsungkan pada hari pencoblosan di putaran kedua Pilkada Jakarta. Kapitra Ampera, salah seorang anggota tim advokasi GNPF MUI, menyatakan aksi tersebut ditujukan agar Pilkada Jakarta berjalan damai dan tertib.

Pernyataan itu terlalu terdengar normatif untuk dicerna dalam konteks kontestasi politik di Pilkada Jakarta. Mengunjungi dan menyaksikan mekanisme pemilihan dan penghitungan suara di TPS memang merupakan hal lumrah dalam Pilkada yang berlangsung terbuka. Tapi benarkah aksi itu ditujukan agar Pilkada Jakarta berjalan damai dan tertib? Banyak orang menyangsikannya.

GNPF MUI adalah salah satu kelompok yang tidak menghendaki kemenangan Ahok dalam Pilkada Jakarta. Terlebih, secara provokatif, Kapitra juga berharap 20 juta orang dari luar Jakarta bisa terlibat dalam aksi tersebut. Ia berharap, nantinya akan ada 100 sampai 1.000 peserta aksi yang mengawasi masing-masing TPS.

Kita menjadi sangat maklum jika ada warga Jakarta yang merasa terintimidasi oleh rencana aksi tersebut. Membayangkan kehadiran 1.000 -atau sekurangnya 100- warga luar Jakarta di sebuah TPS di Jakarta, seperti yang diharapkan Kapitra itu, jelas membangun perasaan mencekam.

Baru sebatas rencana saja sudah bisa membuat orang merasa terintimidasi, apalagi jika rencana dan harapan itu benar terwujud. Intimidasi tidak selalu berupa kekerasan maupun ancaman verbal. Akui saja, kehadiran ratusan -atau bahkan ribuan- orang asing yang tidak menghendaki kemenangan salah satu paslon di sebuah TPS memang terasa mengintimidasi.

Belum reda kecemasan kita kepada rencana aksi kelompok yang menentang kehadiran Ahok dalam kontestasi politik Jakarta itu, beredar kabar bahwa DPP PDIP menginstruksikan seluruh pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk membantu pemenangan Ahok-Djarot di putaran kedua Pilgub DKI.

Ada 4 instruksi dalam surat edaran DPP PDIP yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang DH dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto itu. Yakni, dalam rangka memenangkan Ahok-Djarot, instruksi untuk:

  1. Berperan aktif dan mengerahkan segala daya dan upaya.
  2. Menugaskan pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Kota/Kabupaten seluruh Indonesia untuk datang ke Jakarta dan membaur demi membantu relawan, struktural partai dan simpatisan.
  3. Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Kota/Kabupaten harus merapatkan barisan, menjaga solidaritas dan membangun komunikasi dengan masyarakat serta tokoh agama di DKI.
  4. Bagi pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten/kota yang tidak mengindahkan instruksi ini akan diberikan sanksi organisasi sesuai AD/ART dan peraturan partai.

Jelas, instruksi itu memperlihatkan sebuah upaya mengerahkan warga luar Jakarta dalam Pilkada Jakarta juga.

Hasto menyebut bahwa strategi yang diusung partainya itu bukanlah teristimewa untuk Pilkada Jakarta. Dalam Pilkada di daerah lain, hal serupa juga dilakukan. Dengan kata lain, partai pengusung paslon Ahok-Djarot itu membantah sedang menggelar tandingan atas rencana aksi Tamasya Al Maidah.

GNPF MUI boleh membantah niat untuk mengintimidasi pemilih. PDIP juga boleh membantah berniat menandingi aksi GNPF MUI. Namun susah bagi kita untuk membantah adanya ketegangan itu. Bukankah praktek politik memang lebih banyak bermain dalam level persepsi?

Pengerahan massa yang sangat besar di luar pemilih di satu sisi, dan upaya mengimbanginya di sisi lain, hanya akan membuat tensi politik Pilkada Jakarta semakin tinggi. Pada tingkat elit, tensi tinggi semacam ini barangkali akan lebih mudah terkelola. Sementara di tingkat akar rumput, tensi politik yang tinggi lebih mudah menyulut gesekan.

Sebaiknya semua pihak menahan diri untuk menghindari gesekan di tingkat akar rumput. Pertarungan politik seharusnya dilakukan dalam sistem demokrasi yang sudah kita bangun.

Biarkan para pemilih menentukan pilihannya dengan hati yang bersih dan akal yang sehat. Kampanye yang mempromosikan maupun menolak salah satu paslon sudah digelar. Pada saatnya nanti di hari pencoblosan, biarkanlah mereka memilih salah satu paslon, yang berarti juga menolak paslon lainnya.

Selebihnya, biarkan sistem demokrasi kita bekerja sebaik mungkin. Percayakan saja sistem berjalan bersama mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pengawasan, dan pengamanan pemilihan. Bahkan jika ada keraguan atas kinerja sistem dan para pelaksananya, masih ada mekanisme untuk menyelesaikan sengketa.

Begitulah cara kita menjadi makhluk politik yang beradab.

Original Article