Rekruitmen calon presiden menjadi kunci

    117
    Proses rekruitmen yang baik, akan menghasilkan kader yang baik pula
    Proses rekruitmen yang baik, akan menghasilkan kader yang baik pula
    © Kiagus Aulianshah /Beritagar.id

    Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu, harus ngebut menyelesaikan tugasnya. Hanya dalam waktu enam bulan, DPR harus menyelesaikan UU yang menggabungkan aturan pemilu legislatif dan pemilu presiden ini.

    UU Pemilu kali ini menjadi istimewa, karena UU tersebut akan menjadi pijakan hukum untuk pelaksanaan pemilu 2019 nanti. Saat itu, untuk pertama kali Indonesia melaksanakan pemilu serentak. Yaitu pilpres dan pileg dilakukan bebarengan waktunya.

    Untuk menghemat waktu, sejak November lalu pembahasan RUU cara baru dilakukan. Yaitu dengan sistem cluster, atau pengelompokan berdasarkan isu-isu yang dianggap krusial. Dengan sistem cluster ini, pembahasan isu-isu krusial akan dilakukan pada tingkat pleno pansus. Sedang hal lebih detail DIM per DIM dari fraksi, akan dilakukan di dalam tim yang lebih kecil yaitu panja, tim perumus dan tim sinkronisasi.

    Setidaknya ada 18 isu krusial yang telah dipetakan. Dua hal paling krusial adalah: Pertama sistem pemilu legislatif (pileg). Yang kedua, perlu tidaknya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam pemilihan presiden (pilpres).

    Soal sistem pemilu dalam pileg, sepertinya sudah mengerucut, akan mempertahankan sistem proporsional terbuka seperti Pileg 2014. Yaitu calon anggota legislatif dengan suara terbanyak akan terpilih mewakili partai.

    Dalam pemetaan terakhir (20/1/2017), hanya PDIP dan Golkar yang menginginkan perubahan sistem menjadi proporsional tertutup. Yaitu penetapan caleg terpilih berdasar nomor urut yang ditentukan partai.

    Sistem proporsional terbuka memang terkesan lebih demokratis. Rakyat benar-benar berdaulat dalam menentukan wakil mereka di legislatif. Namun bukan berarti sistem ini tanpa kekurangan.

    Proporsional terbuka, membuat parpol cenderung memasang calon legislatif yang populer, semisal artis untuk mendulang suara pemilih. Akibatnya kader parpol yang merintis dari bawah terpinggirkan dalam kontestasi. Efek selanjutnya, kualitas legislatif dipertanyakan.

    Tentang perlu tidaknya ambang batas pencalonan presiden, perdebatan masih sengit. Pemerintah sebagai inisiator RUU ini, mengusulkan adanya presidential threshold. Besarnya sama dengan pilpres 2014, yaitu 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional.

    Namun, Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Eddy, membuka ruang untuk menghapus presidential threshold. Artinya, semua parpol punya peluang yang sama untuk mengajukan calon presiden dalam pemilu 2019 nanti. Artinya bisa terjadi kontestasi presiden diikuti 10 calon.

    Konsekuensi tanpa presidential threshold, antara lain adalah peluang pemilu presiden berlangsung satu putaran akan sangat kecil. Selain itu, kesiapan dan kemampuan parpol menyodorkan calon presiden. Sudah menjadi rahasia umum, banyak parpol tidak punya figur kuat yang layak dicalonkan sebagai presiden.

    Parpol kehilangan sistem terstruktur yang memberikan ruang bagi kadernya menunjukkan kapabilitas sebagai negarawan yang layak diusung menjadi capres. Bahkan dalam rekrutmen calon legislatif pun, parpol sering terkesan sembarangan. Popularitas calon menjadi yang utama, mengalahkan pemahaman calon terhadap ideologi kepartaian.

    Memang masih terlalu dini untuk meramalkan apakah pilpres 2019 menggunakan ambang batas pencalonan atau tidak. Perdebatan soal ini masih alot di setiap fraksi. Namun, patut diapresiasi, adanya kemauan dari pansus untuk memasukkan atuaran rekruitmen calon presiden dalam UU.

    Bukan rahasia, selama ini rekruitmen, capres, juga calon DPR dan kepala daerah, tidak diatur dalam UU. Parpol melakukan sesuai aturan internal. Ada yang melakukan konvensi, rapat pleno atau pemilihan tertutup. Bila kelak UU mengatur soal rekruitmen ini, mau tidak mau parpol harus punya mekanisme yang sama.

    Visi terpenting dalam aturan ini adalah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap rekruitmen yang dilakukan partai. Selain itu, seleksi juga mesti membuka ruang bagi publik, termasuk membuka kesempatan bagi non-kader untuk ikut mendaftar sebagai calon presiden dari satu partai.

    Konvensi capres di setiap parpol menjadi pilihan tepat bila rekrutmen capres diatur dalam UU. Konvensi sesungguhnya mengadopsi pemilihan pendahuluan atau primary dalam tradisi pemilihan Presiden di Amerika Serikat.

    Di Indonesia, sebenarnya juga bukan hal baru. Golkar pada 2004 menjadi partai pertama melakukan konvensi capres. Konvensi dilakukan secara bottom up, melibatkan para pemangku kepentingan partai yang bersangkutan. Eksposnya pun dilakukan secara terbuka, transparan, dan cukup demokratis.

    Harus diakui, inisiatif Golkar melakukan konvensi saat itu memberi implikasi positif. Golkar yang terpuruk saat Pemilu 1999, bangkit menjadi pemenang di Pemilu 2004. Konvensi bisa mengkonversi citra Golkar sebagai partai penguasa Orde Baru yang dibenci masyarakat, menjadi partai pelopor demokrasi modern, setidaknya dalam rekruitmen capres. Meskipun, Wiranto yang tampil sebagai pemenang dalam konvensi tersebut, akhirnya kalah dalam pilpres.

    Partai Demokrat dalam menyambut Pilpres 2014, juga melakukan konvensi. Sayangnya pemenang konvensi batal menjadi capres, karena Demokrat gagal mendapatkan koalisi, untuk mengusung calon.

    Bila menghapus presidential threshold menjadi pilihan para pembuat UU, maka konvensi calon presiden di semua parpol, seperti menjadi keharusan. Partai kecil, tak perlu berkecil hati, sebab terbuka kemungkinan, tokoh negarawan justru muncul dalam konvensi partai kecil. Dan bukan hal yang haram, bila partai besar mengambil tokoh tersebut untuk diusung jadi capres partainya.

    Kita tentu berharap, pembuat UU tidak hanya terfokus hanya pada peraturan pilpres semata. Pemilu Serentak 2019 nanti adalah pengalaman baru demokrasi di Indonesia. UU Pelaksanaan Pemilu yang menjadi landasan hukum, harus mampu mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur dan adil.

    Dari pemilu yang bermutu itulah, kita baru bisa berharap hadirnya presiden yang berintegritas serta anggota DPR yang memiliki kapabilitas. Harapan ini tentu menjadi ujian berat bagi DPR saat ini. Dalam waktu yang hanya tersisa tiga bulan, akhir April 2017, UU Pemilu berkualitas sudah harus selesai.

    Original Article