‘Tembak di tempat’ bagi warga pembakar lahan di Jambi

48
Hak atas foto BNPB
Image caption Warga ikut berusaha memadamkan api dengan cara sederhana.

Kepala Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Jambi yang juga Komandan Korem 042/Garuda Putih, Kolonel Inf. Refrizal memerintahkan tindakan tembak di tempat terhadap para pembakar lahan dan hutan di Jambi.

"Saya sudah menginstruksikan kepada petugas, prajurit yang terlibat dalam satgas karhutla, untuk melakukan penembakan di tempat kepada si pembakar," kata Kol. Refrizal kepada Ging Ginanjar dari BBC Indonesia.

"Namun tentu dengan melalui ketentuan dan prosedur yang berlaku," tambahnya pula.

Ia menyebut, perintah ini dikeluarkan untuk mencegah terjadinya lagi kebakaran lahan dan hutan yang masih seperti tahun 2015 lalu.

Kebakaran tahun 2015 itu melalap hingga 2,6 juta hektar lahan, yang mengakibatkan krisis asap hingga Malaysia dan Singapura. Bank Dunia mencatat, kerugian saat itu mencapai sekitar US$16 miliar (Rp200 triliun).

Refrizal menegaskan, berbagai aturan sudah ditetapkan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, dan menurutnya itu menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius. Namun pembakaran lahan dan hutan masih saja terjadi.

Sejauh ini, sejak Juli hingga Agustus, dalam catatannya, sudah terjadi kebakaran di 538 titik.

"Masih jauh lebih kecil dibanding tahun 2017, terutama karena cuacanya. Namun sekarang cuaca makin panas dan kering." Jadi potensi kebakaran cukup besar.

Hak atas foto BNPB
Image caption Penanganan lebakaran lahan di desa Senamat Kec. Pelepat Kab Bungo Jambi.

Jambi adalah satu dari lima provinsi yang ditetapkan dalam status darurat kebakaran oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lainnya adalah Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Juru bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho melalui twitter mengatakan bahwa kebakaran di Jambi saat ini mencakup 10 hektar lahan yang dibakar oleh pemilik lahan sendiri.

Menurut Ferizal, 80 persen dari kebakaran itu merupakan tindakan yang disengaja.

"Umumnya warga yang hendak membuka ladang baru. Dengan membakar sampah dan ranting, untuk memudahkan pembukaan ladang, bagi tanaman baru mereka. Tapi dalam cuaca begini, akibatnya terjadi kebakaran," kata Refrizal pula.

Namun tidakkah langkah tembak di tempat merupakan hal yang berlebihan dan melampaui kewenangan Satgas Karhutla? "Tidak," tepisnya.

"Bukan tembak mati begitu saja. Semuanya bertahap. Pertama, tentu tempbakan peringatan. lalu tembakan ke tanah. Tidak langsung ke obyek yang mematikan," kilahnya.

Hak atas foto BNPB

Ia menyebut, kebakaran hutan dan lahan sangat merugikan di segala segi: roda ekonomi macet, pendidikan terhenti, kesehatan warga terganggu, lingkungan rusak.

Dan kebanyakan warga, katanya patuh pada ketentuan, namun masih ada juga yang membuka ladang dengan membakar.

Jadi, katanya, diperlukan langkah yang lebih tegas.

"Apakah kita akan membiarkan terjadinya kerusakan besar gara-gara satu dua orang yang tidak patuh pada ketentuan?" katanya pula.

BBC Indonesia